Menggeser Laba, Menggeser Pajak

Peraturan dan pengawasan yang baik tentunya akan mengatasi dan minimalisasi penghindaran pajak dengan cara profit shifting ke negara tax heaven yang dilakukan oleh wajib pajak.

Fransisca Dwi Liestyorini
Text and image block
Oleh: Fransisca Dwi Liestyorin i Trainer, PPM Manajemen

*Tulisan ini dimuat di Sindo Weekly edisi No. 11 Tahun VI, 15-21 Mei 2017 p. 82

Wajib pajak orang pribadi dan badan beramai-ramai mengikuti program amnesti pajak yang  berakhir Maret lalu. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (2 Maret 2017), wajib pajak yang telah mendeklarasikan hartanya mencapai 691.022 wajib pajak.

Dalam undang-undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, diatur bahwa harta repatriasi wajib ditanamkan dalam instrumen investasi di Indonesia paling singkat selama jangka waktu tiga tahun. Harta dalam negeri yang dideklarasikan juga tidak boleh dialihkan keluar Indonesia untuk jangka waktu paling singkat tiga tahun. Selain itu, diatur juga mengenai sanksi sebesar 200% dari pajak penghasilan jika terdapat harta atau penghasilan yang tidak diungkapkan.

Meskipun telah diatur dalam undang-undang, perusahaan masih mungkin untuk melakukan praktik tax planning yaitu dengan melakukan transfer laba ( profit shifting ) ke negara yang rendah pajak atau tanpa pajak ( tax heaven ). Strategi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ini dikenal sebagai Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).

Berdasarkan The Organization for Economic Co-operation and Development/OECD (2013), BEPS adalah strategi perencanaan pajak yang memanfaatkan gap dan kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk menghilangkan atau mengalihkan keuntungan perusahaan ke negara lain yang tarif pajaknya rendah atau bahkan bebas pajak. Tujuan akhirnya adalah agar perusahaan tidak perlu membayar pajak atau pajak yang dibayar nilainya sangat kecil terhadap pendapatan perusahaan secara keseluruhan.

Strategi BEPS merupakan salah satu praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Praktik manajemen laba didukung adanya informasi asimetri, yakni para manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi keuangan dan kondisi perusahaan dibanding pemerintah yang memungut pajak. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan untuk melakukan manajemen laba sehingga informasi laba yang dilaporkan sesuai dengan kepentingan manajemen dan tidak menggambarkan laba sesungguhnya.

Selain BEPS, praktik manajemen laba untuk tax planning yang memanfaatkan pilihan metode, estimasi, dan praktik akuntansi yang diperbolehkan oleh standar akuntansi, antara lain sebagai berikut

Pertama, menggeser pengakuan pendapatan periode saat ini ke periode berikutnya. Kedua, menggeser pengakuan biaya yang seharusnya periode berikutnya ke periode saat ini. Ketiga, pilihan metode penilaian persediaan. Metode yang paling menguntungkan perusahaan dalam aspek pajak adalah ketika memilih metode Last In First Out (LIFO). Namun, metode LIFO tidak diperkenankan dalam aturan perpajakan di Indonesia. (Sulistiawan, Januarsi, & Alvia, 2011).

Keempat, metode penyusutan aset tetap dan estimasi umur aset. Terdapat kebebasan dalam memilih metode penyusutan dan penentuan umur ekonomis aset tetap. Pemerintah berupaya meminimalisasi praktik manajemen laba dengan metode ini. Maka, untuk pelaporan pajak di Indonesia sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 96/ PMK.03/2009 tentang Jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan.

Kelima, metode sewa guna usaha ( leasing). Untuk kebutuhan aset tetapnya, perusahaan dapat memilih metode operating lease atau finance lease. Adanya pilihan metode dalam sewa membuat perusahaan dapat mengarahkan transaksi pada pilihan yang menguntungkan perusahaan, misalnya dalam hal penghematan pajak.

Program amnesti pajak yang telah dijalankan Indonesia ini akan mengawali dikeluarkannya aturan controlled foreign company (CFC) oleh Kementerian Keuangan dan diterapkannya BEPS Action Plan yang berisi pertukaran informasi ( Automatic Exchange of Information/ AEoI) seluruh negara di dunia terkait keterbukaan informasi perbankan. Peraturan dan pengawasan yang baik tentunya akan mengatasi dan minimalisasi penghindaran pajak dengan cara profit shifting ke negara tax heaven yang dilakukan oleh wajib pajak.

Upaya lain yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi praktik manajemen laba adalah dengan monitoring. Salah satunya dengan melakukan audit laporan keuangan secara berkala, terutama oleh auditor eksternal.

Tujuan utama audit laporan keuangan itu untuk mengidentifikasi kesalahan dan penyimpangan pada laporan keuangan yang akan memberikan dampak material. Audit laporan keuangan juga dapat mengurangi informasi asimetri yang ada antara pengelola perusahaan dan stakeholders perusahaan.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.